Ciputat (Pusbangkom MKMB)---Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Umum bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kepala Pusbangkom MKMB, Musyarrafah Amin, dalam arahannya menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Proses pengadaan tidak sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi penentu kualitas pembangunan serta berdampak langsung pada pelayanan publik dan kepercayaan Masyarakat,” ujarnya secara daring, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. “Karena itu, pengelola pengadaan dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Beliau menjelaskan, dinamika regulasi pengadaan yang terus berkembang menuntut aparatur untuk adaptif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan pengawasan. “Pentingnya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan agar ASN tidak tertinggal di tengah kompleksitas tugas yang semakin meningkat,” jelasnya.
Selain penguatan aspek teknis, Kapus menekankan pentingnya pembangunan pola pikir yang benar dalam pengelolaan pengadaan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga ketepatan waktu, kualitas hasil, kepatuhan terhadap regulasi, serta bebas dari penyimpangan.
“Integritas bukan sekadar tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga keberanian untuk melakukan yang benar, meskipun tidak mudah,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta untuk aktif mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, serta memanfaatkan forum ini sebagai sarana membangun jejaring kerja antar satuan kerja. Menurutnya, keterlibatan aktif menjadi kunci agar pelatihan memberikan manfaat optimal.
“Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan aparatur pengelola pengadaan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat secara moral, sehingga dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkas Kapus menutup arahannya.
Ketua panitia, Yulianti dalam laporannya menyampaikan bahwa kurikulum pelatihan mencakup enam materi utama, antara lain konsep pengadaan barang dan jasa, pengenalan anti-korupsi, nilai integritas, kode etik dan perilaku, pembangunan citra (building image), serta rencana tindak lanjut. “Total pembelajaran diberikan selama 23 jam pelajaran oleh widyaiswara Pusbangkom MKMB,” katanya.
Bimtek dirancang untuk memberikan pemahaman dasar terkait tugas dan fungsi pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya bagi CPNS dengan jabatan fungsional pengelola pengadaan ahli pertama. Kegiatan berlangsung pada tanggal 4 s.d 8 Mei 2026, secara daring melalui Zoom Meeting. Peserta berjumlah 40 orang calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional sebagai Pengelola Pengadaan Baragn/Jasa Pemerintah Ahli Pertama yang berasal dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
Pembukaan dihadiri juga oleh Kasubbag TU Nilam Nur Azizah, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama Sri Mulyati dan para widyaiswara./RS
