Ciputat (Pusbangkom MKMB)—Upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi terus dilakukan melalui pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level-1, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mampu menjalankan proses pengadaan secara efektif, transparan, dan berintegritas.
Pelatihan hasil kolaborasi Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB), Balai Diklat Keagamaan (BDK) Papua dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua ini diikuti 40 peserta yang berasal dari BDK Papua dan IAIN Fattahul Muluk Papua, serta berlangsung sejak 29 Juni hingga 15 Juli 2026.
Pelatihan dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis ASN di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus mempersiapkan peserta menghadapi sertifikasi kompetensi PBJ Level 1. Kompetensi tersebut menjadi salah satu kebutuhan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Kepala Pusbangkom MKMB, Musyarrafah Amin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, ASN yang terlibat dalam proses tersebut harus memiliki kompetensi yang memadai sekaligus menjunjung tinggi integritas.
"Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, kompetensi dan integritas menjadi dua hal yang harus berjalan beriringan," ujar Musyarrafah secara daring, Senin (13/7/2026).
Menurutnya, peningkatan kompetensi melalui pelatihan menjadi langkah penting agar setiap tahapan pengadaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas.
“Ikuti rangkaian pembelajaran secara sungguh-sungguh sehingga mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Musyarrafah mengimbau agar ilmu yang diperoleh selama pelatihan hendaknya tidak berhenti pada aspek teoritis, tetapi menjadi bekal untuk memperkuat tata kelola pengadaan di lingkungan kerja, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara Pusbangkom MKMB, BDK Papua dan IAIN Fattahul Muluk, pelatihan diharapkan dapat melahirkan SDM yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Kehadiran ASN yang profesional dalam pengelolaan PBJ menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Kementerian Agama,” pungkas Musyarrafah. /RS
