Makassar (Pusbangkom MKMB)---Kerukunan tidak tumbuh hanya karena masyarakat hidup dalam keberagaman. Ia membutuhkan kesadaran, sikap saling menghormati, dan kemampuan mengelola perbedaan tanpa kekerasan. Karena itu, penguatan moderasi beragama membutuhkan lebih banyak penggerak yang mampu menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.
Upaya itu dilakukan kolaborasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kementerian Agama melalui Training of Trainers (ToT) Penguatan Moderasi Beragama yang dibuka Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar.
Pelatihan yang berlangsung pada 9–15 November 2026 ini diikuti 60 peserta yang terbagi dalam dua kelas. Mereka berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari dosen, guru, hingga pegawai pada satuan kerja perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah naungan Kementerian Agama. Selama tujuh hari, peserta akan mengikuti pembelajaran intensif dengan total 72 jam pelajaran (JP).
Dalam arahannya, Kaban Dhani, sapaan akrab Muhammad Ali Ramdhani mengatakankan, kerukunan merupakan salah satu prasyarat penting bagi kemajuan bangsa. “Cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tidak cukup ditopang kekuatan ekonomi dan sumber daya manusia. Persatuan serta kemampuan masyarakat menjaga harmoni di tengah perbedaan juga menjadi fondasi yang menentukan, “ ujar Kaban Dhani di Makassar, Senin (9/11/2026).
Agama, menurutnya, memiliki dua kemungkinan dalam kehidupan sosial. Di satu sisi, agama dapat memperkuat ikatan antarmanusia. Namun, jika dipahami secara sempit dan eksklusif, perbedaan keyakinan justru berpotensi memicu segregasi dan konflik.
“Karena itu, moderasi beragama perlu hadir sebagai cara pandang yang menempatkan nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan keselamatan sebagai bagian penting dari kehidupan beragama,” jelasnya.
Ia menekankan, yang perlu dimoderasikan bukan agamanya, melainkan cara pandang, pengalaman, dan sikap manusia dalam menjalankan ajaran agama.
Kaban Dhani juga mengingatkan bahwa moderasi beragama bukan berarti mendangkalkan keyakinan. “Sebaliknya, pemahaman agama yang baik semestinya melahirkan perilaku yang lembut, menghargai sesama, serta tidak membenarkan kekerasan atas nama keyakinan,” tuturnya.
Beliau menguraikan empat indikator moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan terhadap budaya lokal. “Keempat indikator tersebut menjadi pijakan untuk membangun kehidupan bersama yang inklusif tanpa menghilangkan identitas dan keyakinan masing-masing,” terangnya.
Dalam konteks pelayanan publik, lanjutnya, toleransi juga harus tercermin melalui perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. “Aparatur Kementerian Agama, misalnya, wajib memberikan pelayanan secara adil kepada siapa pun tanpa membedakan latar belakang agama maupun keyakinan,” tegasnya.
Kaban Dhani mengungkapkan bahwa penguatan nilai tersebut menjadi semakin penting bagi para peserta ToT yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi. “Mereka diharapkan tidak hanya memahami substansi moderasi beragama, tetapi juga mampu membagikan pengetahuan, membangun kesadaran, dan mengembangkan praktik moderasi beragama di lingkungan kerja serta komunitas masing-masing,” pesannya.
Untuk menjaga mutu pembelajaran, tenaga pengajar dalam pelatihan ini ditetapkan secara khusus oleh Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama BMBPSDM Kementerian Agama. Penetapan tersebut mempertimbangkan kualifikasi dan keahlian masing-masing pengajar sesuai bidang materi yang disampaikan.
Terakhir, Kaban menambahkan, Melalui ToT ini, Kementerian Agama memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang diharapkan menjadi penggerak moderasi beragama di berbagai lingkungan. “Sebab, kerukunan tidak cukup berhenti sebagai wacana, tetapi harus hadir dalam sikap, interaksi sosial, dan pelayanan yang menghargai martabat setiap manusia,” tandasnya.
