Jakarta (Pusbangkom MKMB)—Studi Lapangan (Stula) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tidak berhenti pada kegiatan melihat praktik kerja di instansi lain. Di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 20 peserta PKA Kelompok 1 Angkatan XIX didorong menemukan praktik baik tata kelola dan inovasi pelayanan publik yang dapat diadaptasi di satuan kerja masing-masing dengan fokus Tata Kelola Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Ekonomi Umat secara daring.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran PKA untuk mempertemukan teori kepemimpinan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Peserta mendapat kesempatan mempelajari secara langsung berbagai praktik yang diterapkan BPJPH, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang relevan untuk dikembangkan di lingkungan kerja mereka.
Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Wawan Djunaedi mengatakan Stula merupakan bagian penting dalam rangkaian PKA, oleh karena itu, peserta diharapkan tidak sekadar memperoleh informasi, tetapi mampu mengolah pengalaman lapangan menjadi gagasan perubahan.
“Peserta bisa mencari hal-hal baik, yang nanti dalam proses PKA perlu dianalisis. Kira-kira dari contoh baik di lapangan ini, apa yang bisa diambil untuk diterapkan dan dilakukan inovasi di lingkungan satuan kerja masing-masing,” ujar Wawan di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Menurut Wawan, pembelajaran Stula juga memperkenalkan perspektif baru mengenai efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Studi lapangan tidak selalu harus dilakukan secara luring. “Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara daring tanpa menghilangkan substansi pembelajaran, sekaligus menjadi bagian dari upaya efisiensi penggunaan anggaran negara,” katanya.
Ia mengingatkan peserta bahwa efisiensi anggaran perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab birokrasi kepada masyarakat. Anggaran negara pada dasarnya berasal dari masyarakat dan harus dikelola untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas.
“Ini menjadi salah satu bukti transparansi kepada masyarakat bahwa birokrasi pemerintahan sekarang sudah bisa melakukan lompatan inovasi, yang dampaknya tidak kalah baik dilakukan secara luring maupun daring,” ungkap Wawan.
Peserta diminta tidak sekadar menerima materi selama Stula. Mereka perlu menggunakan perangkat analisis yang telah dipelajari dalam PKA, seperti SWOT dan fishbone, untuk mengidentifikasi persoalan, mengurai akar masalah, serta merumuskan peluang inovasi.
Ia menegaskan, hasil analisis tersebut nantinya menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen individu maupun kelompok dan dipresentasikan kepada penguji sebagai salah satu tahapan dalam PKA. “Persiapkan alat analisisnya,” tegas Wawan.
Dari sisi BPJPH, kegiatan Stula juga diarahkan sebagai pengalaman belajar berbasis praktik. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Jaminan Produk Halal BPJPH Indrayani menyampaikan bahwa lokus yang dipilih dapat memberikan pengalaman kepada peserta melalui pengamatan langsung terhadap praktik-praktik terbaik yang diterapkan BPJPH.
“Pembelajaran tersebut diharapkan memperluas wawasan dan pengetahuan peserta, terutama untuk meningkatkan kinerja, tata kelola organisasi, serta kualitas pelayanan publik di tempat tugas masing-masing,” harapnya.
Selama Stula, peserta dijadwalkan menerima berbagai materi, termasuk paparan mengenai tata kelola, video pembelajaran, dan layanan digital BPJPH. Materi tersebut menjadi bahan bagi peserta untuk mengidentifikasi praktik baik yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan organisasi masing-masing.
Dengan pendekatan tersebut, Stula menjadi lebih dari sekadar kunjungan pembelajaran. Kegiatan ini menjadi ruang bagi peserta PKA untuk mengasah kemampuan membaca praktik organisasi, menganalisis persoalan, dan menerjemahkan pembelajaran lapangan menjadi inovasi yang berdampak.
Pada akhirnya, keberhasilan Stula tidak diukur dari banyaknya informasi yang dibawa pulang peserta, tetapi dari seberapa jauh pengalaman tersebut mampu melahirkan gagasan perubahan. “Gagasan yang relevan, terukur, dan dapat diterapkan di satuan kerja masing-masing serta memperkuat kualitas tata kelola sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif dan responsive,” tandasnya./RS
