Ciputat (Pusbangkom MKMB)—Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Umum bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Angkatan II.
Dalam sambutannya, Kepala Pusbangkom MKMB Musyarrafah Amin menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.
“Pengadaan yang baik harus menjamin prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, serta menjunjung tinggi keadilan dan akuntabilitas,” ujarnya secara daring, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan bimtek ini menjadi bagian dari upaya Pusbangkom MKMB untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan kepada para pengelola PBJ agar mampu menjalankan tugas secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. “Hal ini penting untuk memastikan kualitas proses pengadaan yang berdampak langsung pada kualitas layanan pemerintah kepada Masyarakat,” imbuh Kapus.
Ia menjelaskan bahwa kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa perlu terus diperkuat seiring dengan perkembangan regulasi dan teknologi yang berlangsung sangat dinamis. “Perubahan kebijakan pengadaan serta transformasi digital menuntut aparatur sipil negara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan memperbarui pemahaman mereka terhadap proses PBJ,” jelasnya.
Lebih lanjut, Musyarrafah menekankan bahwa pengelolaan PBJ tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan reformasi birokrasi. “Karena itu, nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama bagi setiap pengelola pengadaan dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk optimalisasi penggunaan sistem pengadaan secara elektronik. “Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengadaan, tetapi juga memperkuat transparansi dan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan PBJ,” ungkap Kapus.
Kepada para peserta, Musyarrafah berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara aktif dan disiplin. “Manfaatkan kesempatan belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman selama pelatihan berlangsung guna memperkaya wawasan serta meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa,” imbaunya.
Kapus mengungkapkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. “Karena itu, pengadaan barang dan jasa harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tandasnya.
Melalui Bimtek Penguatan Kompetensi Umum bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angkatan II, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan hasil pembelajaran di unit kerja masing-masing serta menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan di lingkungan Kementerian Agama.
“Apresiasi kepada panitia penyelenggara, para narasumber, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ucap Kapus menutup sambutannya .
Bimtek akan berlangsung pada tanggal 8–12 Juni 2026 dan diikuti 40 orang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ahli Pertama dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
Pembukaan dihadiri Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama Sri Mulyati dan para widyaiswara. /RS
