Ciputat (Pusbangkom MKMB)---Upaya menghadirkan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang semakin adaptif, efektif, dan selaras dengan arah kebijakan nasional terus diperkuat. Melalui Sarasehan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, para penyelenggara memperoleh penguatan pemahaman mengenai kebijakan terbaru penyelenggaraan PKN Tingkat II dengan metode blended learning (klasikal satu kali) sebagai bekal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepemimpinan aparatur.

Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) di Kampus Pusbangkom MKMB Ciputat pada tanggal 8 s.d 9 Juli 2026 tersebut menghadirkan Direktur Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Giri Saptoaji, sebagai narasumber yang memaparkan materi Kebijakan Penyelenggaraan PKN Tingkat II Metode Blended Learning (klasikal satu kali).

Sarasehan ini menjadi ruang penyamaan persepsi bagi penyelenggara pelatihan dalam mengimplementasikan kebijakan terbaru sehingga proses pembelajaran kepemimpinan dapat berjalan lebih terarah, relevan, dan menghasilkan pemimpin birokrasi yang mampu menjawab tantangan transformasi tata kelola pemerintahan.

Dalam paparannya, Giri Saptoaji menjelaskan bahwa penyelenggaraan PKN Tingkat II tahun 2026 dirancang melalui learning journey yang mengintegrasikan pembelajaran mandiri, e-learning, pembelajaran klasikal, aktualisasi kepemimpinan strategis, serta pendampingan melalui coaching dan mentoring. “Model tersebut memberi ruang bagi peserta untuk belajar secara lebih fleksibel tanpa mengurangi kualitas capaian kompetensi,” ujarnya di Ciputat, Rabu (8/7/2026).

Selain mengembangkan kapasitas individu, lanjut Giri, pola pembelajaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan berbagai produk pembelajaran yang memiliki dampak nyata bagi organisasi.

“Peserta tidak hanya menyusun proyek perubahan, tetapi juga menghasilkan policy brief, strategi pengembangan potensi diri, serta rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja instansi. Seluruh produk tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang terukur, baik dari sisi efektivitas pelayanan maupun efisiensi penggunaan sumber daya,” papar Giri Saptoaji.

Menurutnya, kebijakan PKN Tingkat II juga menekankan keterkaitan antara tema pelatihan dengan agenda pembangunan nasional. Tema pelatihan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pengembangan kepemimpinan adaptif dalam mewujudkan resiliensi nasional dan daya saing global melalui integrasi Program Prioritas Presiden, Asta Cita, serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). “Dengan demikian, setiap proyek perubahan yang dihasilkan peserta diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu-isu strategis di instansi maupun pembangunan nasional,” terangnya.

Pada kesempatan ini, Giri menjelaskan transformasi pembelajaran juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI). Penggunaan AI didorong untuk mendukung penyusunan maupun publikasi produk pembelajaran, sehingga hasil proyek perubahan dapat dikemas lebih menarik, mudah dipahami, serta menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan melalui berbagai media publikasi.

“Melalui sarasehan yang berjumlah 35 orang peserta berasal dari Pusbangkom MKMB dan Biro SDM ini, penyelenggara pelatihan diharapkan memiliki pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan terbaru PKN Tingkat II sehingga mampu menyelenggarakan pembelajaran kepemimpinan yang tidak hanya memenuhi standar kompetensi ASN, tetapi juga melahirkan inovasi dan perubahan yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik,” pungkas Giri. /RS