Jakarta – Pusdiklat Tenaga Administrasi mengikuti agenda lanjutan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tanggal 8 s.d 9 November 2022 di Surabaya serta persiapan penyelenggaraan PKN II Tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi, Syafi’i, beserta Ketua Tim Kerja dan Konsultan, menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara 26 Januari 2023 bertempat di Ruang Auditorium Graha Makarti Bhakti Nagari Lantai 2, Pejompongan, Jakarta Pusat.
Syafi’I, menegaskan bahwa Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagai lembaga Penyelenggara PKN Tingkat II sangat berkepentingan hadir dalam forum tersebut, karena sebagai forum penyamaan persepsi terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2023 dan penyamaan persepsi terkait teknis Penyelenggaraan PKN Tingkat II Tahun 2023.
Dalam laporan rapat koordinasi penyelenggaraan PKN Tingkat II yang disampaikan oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Basseng, bahwa tujuan rakor penyelenggaraan PKN II yaitu: Pertama, terbentuknya penyamaan persepsi terkait penyelenggaraan PKN Tingkat II, Kedua, penyelenggaraan yang lebih terkoordinasi, dan Ketiga, penyelenggaraan yg lebih berkualitas.
Hadir juga dalam acara tersebut Kepala LAN, Adi Suryanto, yang meberikan sambutan dan membuka secara resmi. Ia menekankan terkait kesiapan lembaga pelatihan dalam menyambut aturan baru berbeda-beda, semua Lembaga hendaknya memperkaya aturan-aturan terbaru terkait dengan penyelenggaraan PKN Tingkat II. Terkait agenda Benchmarking (BM) peserta dimungkinkan dan dipersilahkan untuk kunjungan keluar negeri boleh saja dengan syarat tidak boleh memungut dari peserta. Kedepan hendaknya standar mutu semakin diketatkan dan diperhatikan, terkait dengan tingkat kelulusan peserta jika semua peserta dengan mudah diluluskan.
Diharapkan proper peserta dapat memberikan kontribusi bagi reformasi birokrasi, untuk proper sudah banyak yang membawa manfaat bagi reformasi birokrasi, hendaknya harus kita telusuri dan manfaatkan proper tersebut. Lanjutnya.
Mengakhiri sambutannya, Adi berpesan cari proper yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, Reformasi Birokrasi Berdampak, mana yang masih berproses, mana yang berhenti. Kembangkan sistem monitoring evaluasi Proper yang ada. Dokumentasikan dengan baik, harus ada database nasional. Yang utama adalah Proper bermnaafaat bagi masyarakat.
Basseng menambahkan terkait tema dan lokus harus melalui persetujuan LAN dan harus relate dengan Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu (1) Pengentasan Kemiskinan, dimana tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada angka penurusan kemiskinan. (2) Peningkatan Investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, competitive index, untuk melipatgandakan investasi, dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks RB bagi K/L/Pemda. (3) Digitalisasi Birokrasi, terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi. (4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden, penguatan tata kelola birokrasi merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden untuk memitigasi risiko yang bersmpak serius pada masyarakat (misal: stunting, hilirisasi, dll).
Hadir juga dalam acara tersebut Deputi Bidang Kebijakan Bangkom, M. Taufiq., Kapus Pembinaan Program dan Kebijakan Bangkom ASN, Erna Irawati., Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN, Caca Syahroni. (Mukhlis/Neneng)
