Ciputat (Pusbangkom MKMB)---Tim Asesor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu Kementerian Keuangan Visitasi Akreditasi Program pada Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama Program Pelatihan Bendahara Pengeluaran. Tim Asesor diterima di ruang rapat lantai tiga Pusbangkom MKMB. Agenda visitasi adalah penyampaian hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen persyaratan akreditasi program, Verifikasi dan/atau permintaan data tambahan dan penyampaian lini masa pemenuhan data tambahan dokumen persyaratan akreditasi program.
Pada saat memberi sambutan Kabag TU Pusbangkom MKMB Nilam Nur Azizah menyoroti berbagai tantangan internal yang harus dihadapi dalam konteks jabatan fungsional bendahara di lingkungan Kemenag. Ia mengingatkan bahwa regenerasi pejabat fungsional bendahara memerlukan perhatian serius.
“Kami menyadari bahwa regenerasi jabatan fungsional bendahara harus menjadi perhatian serius, karena perubahan generasi menghadirkan tantangan dalam mempertahankan kualitas kinerja dan kompetensi,” ujar Kabag Nilam di Ciputat, Rabu (14/1/2026).
Dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi keuangan, Nilam menegaskan pentingnya program akreditasi sebagai instrumen penjamin mutu. “Akreditasi program ini mutlak diperlukan untuk menjaga mutu pelatihan jabatan bendahara pengeluaran di lingkungan Kementerian Agama,” tambahnya.
Beliau juga menekankan bahwa akreditasi akan menjamin standar kualitas pelatihan yang diperoleh setiap peserta.
“Apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas dukungan penuh dan kerja sama dalam proses program akreditasi ini,” ucap Nilam.
Menandai eratnya sinergi antar kementerian dalam rangka peningkatan kualitas SDM keuangan negara, Nilam menutup sambutannya dengan harapan agar proses akreditasi dapat memberi manfaat jangka panjang. “Dengan akreditasi ini, Kami berharap kapasitas kelembagaan serta kompetensi sumber daya manusia di bidang perbendaharaan semakin kuat,” tutup Nilam dengan penuh optimisme.
Ketua Tim Kerja Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Akreditasi Program BPPK Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu Kementerian Keuangan Maisaroh menyampaikan dukungan penuh terhadap proses akreditasi Program pada Pusbangkom MKMB Program Pelatihan Bendahara Pengeluaran, dengan harapan akreditasi dapat selesai pada awal 2026. Ia mengapresiasi upaya tim di Pusbangkom MKMB yang telah mempersiapkan borang dan data pendukung akreditasi.
“Keberadaan tim penjaminan mutu mempermudah pencarian data teknis seperti perencanaan, evaluasi, dan peninggaraan materi pelatihan agar akreditasi berjalan efektif,” ujar Maisaroh.
Ia menekankan bahwa akreditasi ini prinsipnya sama dengan penjaminannya, akreditasi dan penjaminan mutu bersifat terintegrasi. Dengan kata lain, penjaminan mutu tidak dipisahkan dari akreditasi.
“Oleh karena itu, tim penjaminan mutu dilibatkan penuh sejak tahap penyusunan borang hingga pelaksanaan akreditasi, memastikan standar mutu pelatihan terpenuhi secara menyeluruh,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan akreditasi merupakan bagian penting dalam menjaga mutu penyelenggaraan pelatihan.
“Sinergi yang baik dengan pihak Kemenag menjadi faktor keberhasilan visitasi akreditasi,” tegasnya.
Maisaroh menyatakan bahwa kerja sama erat antara BPPK Kemenkeu dengan Pusbangkom MKMB Kemenag diharapkan mempercepat penyelesaian visitasi dan memastikan hasil akreditasi sesuai target. “Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka antar kedua instansi dinilai esensial untuk mewujudkan akreditasi dengan hasil terbaik,” imbuhnya.
Dengan harapan dan dukungan tersebut, Maisaroh menutup sambutannya dengan optimisme tinggi bahwa tim Pusbangkom MKMB akan sukses memenuhi semua kebutuhan akreditasi. “Hasil visitasi akan meningkatkan kualitas pelatihan bendahara pengeluaran dan memperkuat jaminan mutu penyelenggaraan pelatihan Kemenag serta Kemenkeu,” pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Pusbangkom MKMB, Musyarrafah Amin mengungkapkan jumlah satker di Kemenag saat ini lebih dari lima ribuan dan banyak SDM keuangan belum tersertifikasi. “Secara bertahap Kemenag akan menata SDM keuangan yang potensinya mencapai 20 ribuan melalui pendidikan dan pelatihan, atas pertimbangan tersebut dan untuk mempercepat proses sertifikasi bendahara sebagai tuntutan regulasi maka sejak 2023 Pusbangkom ingin mengajukan diri untuk akreditasi” ungkapnya.
Realisasinya, lanjut Kapus, di awal tahun 2024 Pusbangkom MKMB telah menyelenggarakan TOF program Standarisasi Kompetensi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang melibatkan SDM Keuangan dari lembaga pelatihan dan satker lain serta pada tahun 2025 telah melaksanakan pelatihan bendahara/calon bendahara dua angkatan yang melibatkan unsur PTKN, Kanwil sampai satker madrasah.
“Berikutnya, agar masif secara teknis pelatihan akan melibatkan 16 Balai/Loka Diklat Keagamaan sebagai UPT pelatihan,” pungkasnya menutup sambutan.
Visitasi akan berlangsung selama dua hari, tanggal 14 s.d 15 Januari 2026./RS
