Bandung (Pusdiklat Tenaga Administrasi)---Pelatihan Teknis Digitalisasi Kearsipan dan Pelatihan Teknis Kewirausahaan ini adalah wujud bagaimana pemerintah juga harus memberikan pemberdayaan kepada masyarakat karena imbasnya adalah manfaat yang diberikan ketika masyarakatnya itu menjadi semakin kompeten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang membantu tugas pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Syafi’i saat membuka secara resmi Pelatihan Teknis Digitalisasi Kearsipan dan Pelatihan Teknis Kewirausahaan di Hotel Gumilang Bandung Barat, Senin (15/5/2023).
“Karena pada hakikatnya meningkatkan kompetensi masyarakat yang mendukung program Kementerian Agama adalah melaksanakan, memperkuat dan meningkatkan fungsi Kementerian Agama,” ujar Kapus Syafi’i.
Sasaran dua pelatihan ini adalah terlatihnya masing-masing 30 peserta yang memiliki kompetensi secara teknis di bidang kewirausahaan dan kearsipan dari unsur masyarakat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. “Itulah kenapa ada pelatihan untuk para anggota warga masyarakat yang sehari-harinya menbantu tugas Kementerian Agama. Ada pengelola pesantren, para pengurus ormas keagamaan sehingga timbal balik pemerintah kepada masyarakat yang telah berperan serta membantu program pemerintah salah satunya dalah dengan cara seperti ini,”paparnya.
Dalam kesempatan ini Syafi’i juga menjelaskan fungsi pesantren antara lain pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran, untuk pendalaman ilmu-ilmu agama dan sekaligus mempraktekkan bagaimana agama itu dijalankan.
Fungsi yang kedua menjalankan dakwah, mengajak kepada masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menjadi muslim yang baik dan bermanfaat.
Sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Sejak dulu pesantren ada di tengah-tengah kita tidak berjarak antara pesantren dan masyarakat.bahkan pesantren itu bagian dan menyatu dengan masyarakat.
Oleh karena itu menurut Syafi’i pesantren memiliki fungsi bagaimana masyarakat diberdayakan kehidupan sosialnya, ekonominya, knowledge. Maka pesantren harus menunjukkan kemandiriannya.
“Dari dulu sampai nanti pesantren harus menjadi institusi yang mandiri ekonpmi, sosial dan politik. Kalau pesantern sudah madiri tidak akan mudah dimanfaatkan, diintervensi oleh berbagai kepentingan. Setelah pesantren mandiri, maka kemudian memiliki tugas peran untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya agar menjadi sejantera,”tegas Kapus.
Mengenai kearsipan, Syafi’i mengatakan rekam jejak suatu institusi di Indonesia masih sangat rendah padahal digitalisasi arsip dilakukakan sebagai upaya penyelamatan informasi untuk masa yang akan datang. Digitalisasi arsip sendiri adalah mengubah bentuk arsip konvensional ke dalam bentuk elektronik atau digital.
“Di zaman yang sudah serba digital seperti saat ini telah menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan termasuk salah satunya adalah kegiatan pengarsipan,”ungkapnya.
Semoga selesai mengikuti Pelatihan Teknis Digitalisasi Kearsipan masyarakat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dapat memenuhi target kerja terkait Digitalisasi arsip dan agar terlaksananya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Administrasi,”tutupnya.
Pelatihan Teknis Digitalisasi Kearsipan dan Pelatihan Teknis Kewirausahaan dilaksanakan dari tanggal 15 s.d 19 Mei 2023 di hotel Gumilang Bandung Barat. Peserta berjumlah masing-masing 30 pengelola pondok pesantren dan pengurus Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Hadir pada kesempatan ini ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH. Juhadi Muhammad. /RS
