Jakarta (Pusbangkom MKMB)—Penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur terus menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXX Tahun 2026, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Kementerian Agama berupaya menyiapkan pemimpin strategis yang mampu mengelola perubahan sekaligus menghadirkan kebijakan publik yang berdampak bagi masyarakat.
Pelatihan ini dirancang untuk membekali para pejabat pimpinan tinggi pratama dengan kompetensi kepemimpinan adaptif di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari percepatan transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), hingga meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik.
Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Sudrajat, mengatakan tantangan birokrasi saat ini tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan konvensional. Menurutnya, perubahan lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat menuntut hadirnya pemimpin yang mampu belajar, beradaptasi, membangun kolaborasi, dan mengantisipasi berbagai perubahan.
"Pemerintahan yang berhasil tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya terbesar, melainkan oleh siapa yang paling cepat belajar, mampu beradaptasi, membangun kolaborasi, serta siap menghadapi perubahan," ujarnya saat menyampaikan materi Isu Aktual dalam Kepemimpinan Strategis pada pembukaan PKN Tingkat II Angkatan XXX secara daring melalui Zoom, Selasa (4/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi, khususnya AI, telah membuka peluang besar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui analisis data, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, hingga pengambilan keputusan. Namun demikian, pemanfaatan teknologi harus tetap dibarengi dengan integritas, etika, dan orientasi pada kepentingan masyarakat.
"Teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan dipercaya masyarakat," katanya.
Menurut Agus, Kementerian Agama memiliki posisi strategis dalam memperkuat modal sosial bangsa melalui pembangunan kerukunan, penguatan karakter, dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan. “Ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tambah Agus.
Karena itu, pemimpin birokrasi dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menjadi penggerak kolaborasi lintas sektor, membangun kepercayaan publik, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang kompleks.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif merupakan kemampuan yang semakin relevan bagi organisasi publik. Seorang pemimpin, katanya, harus mampu menghadirkan ruang dialog, mempertemukan berbagai kepentingan, dan membangun solusi bersama sehingga perubahan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi sosial masyarakat.
“Melalui PKN Tingkat II Angkatan XXX, para peserta didorong untuk memperluas perspektif, memperkuat jejaring kolaborasi, serta mengembangkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas organisasi dan pelayanan publik,” paparnya.
“Pelatihan juga diharapkan melahirkan pemimpin perubahan yang tidak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menggerakkan transformasi birokrasi yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil,” lanjut Agus.
Terakhir, Agus mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan sebagai ruang belajar dan bertumbuh bersama. Ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan semata-mata lamanya menjabat, melainkan sejauh mana kepemimpinannya mampu menghasilkan perubahan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Saya berharap setelah mengikuti pelatihan, para peserta membawa semangat berpikir baru, keberanian berinovasi, semangat membangun kolaborasi, serta tekad menghadirkan kebijakan yang semakin berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya./RS
