Pontianak (Pusbangkom MKMB)---Keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun atau banyaknya bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi, bahkan mengantarkan mustahik menjadi muzaki.
Pesan tersebut ditegaskan Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani saat menyampaikan materi Kepemimpinan Transformatif, Kolaboratif, dan Berintegritas: Manajemen Konflik, Pengambilan Keputusan, dan Simulasi Kolaborasi dalam kegiatan BAZNAS Collaborative Leadership (BCL) Tahun 2026.
Di hadapan 45 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Kalimantan Barat, Kaban Dhani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa pengelolaan zakat membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya cakap secara manajerial, tetapi juga amanah, adaptif, dan mampu membangun kolaborasi untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tantangan kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga secara sendiri-sendiri,” ujarnya secara daring, Jumat (20/11/2026).
“Karena itu, keberhasilan organisasi semakin ditentukan oleh kemampuan pemimpinnya menyatukan potensi, membangun kepercayaan, dan menggerakkan seluruh sumber daya menuju tujuan bersama. Tidak ada lagi yang disebut superman, yang ada adalah super team,” tambahnya.
Ia menjelaskan, kepemimpinan kolaboratif perlu dibangun melalui tiga ranah. “Pertama, kolaborasi internal dengan menyatukan visi dan komitmen seluruh unsur organisasi, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, perencanaan, keuangan, hingga pengawasan. Komunikasi terbuka, kesediaan mendengarkan, dan saling menghargai menjadi modal penting agar setiap bagian bergerak dalam satu tujuan,” jelasnya.
Kedua, lanjutnya, kolaborasi antarlembaga melalui sinergi dengan kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga amil zakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. “Sinergi tersebut memungkinkan program zakat terhubung dengan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, akses pasar, serta literasi keuangan,” tuturnya.
Kaban Dhani memaparkan, dengan pendekatan itu, zakat produktif tidak berhenti sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi berkembang menjadi instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
“Ketiga, kolaborasi dengan masyarakat dan penerima manfaat. Ali mengingatkan agar mustahik tidak hanya ditempatkan sebagai objek bantuan, melainkan subjek pemberdayaan yang memiliki potensi, kemampuan, dan martabat. Pelibatan mereka dalam merancang program menjadi penting agar intervensi BAZNAS benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” paparnya.
Menurutnya, keberhasilan tertinggi dari pengelolaan zakat bukan ketika semakin banyak masyarakat yang terus bergantung pada bantuan kita, melainkan semakin banyak masyarakat yang berhasil keluar dari ketergantungan zakat dan menjadi mandiri.
Selain kolaborasi, beliau menempatkan integritas sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Muzaki menitipkan hartanya karena percaya zakat dikelola secara amanah, sedangkan mustahik berharap memperoleh pelayanan yang adil, tepat sasaran, dan bermartabat,” terangnya.
Karena itu, setiap rupiah zakat harus dipertanggungjawabkan. Keputusan pendistribusian mesti berlandaskan ketentuan syariah, kebutuhan nyata masyarakat, prinsip keadilan, serta kebermanfaatan. “Setiap program juga perlu direncanakan secara matang, dilaksanakan secara profesional, dan dievaluasi secara objektif,” tegasnya.
Ia juga mendorong pimpinan BAZNAS untuk adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat, perkembangan teknologi digital, dan tuntutan transparansi. Digitalisasi penghimpunan zakat, penguatan basis data mustahik, integrasi sistem informasi, serta pengukuran dampak program perlu menjadi bagian dari transformasi organisasi.
“Namun, teknologi tetap harus ditopang kualitas sumber daya manusia. Sistem yang canggih tidak akan menghasilkan manfaat optimal tanpa kompetensi, integritas, dan keteladanan pemimpin yang menjalankannya,” pesannya.
Di sisi lain, ia mengingatkan, agar BCL tidak berhenti pada penguatan-pengetahuan tentang teori kepemimpinan. Pembelajaran tersebut harus berlanjut menjadi perubahan pola pikir, cara kerja, dan pengambilan keputusan. Pemimpin BAZNAS perlu bergeser dari pola individual menuju kolaboratif, dari rutinitas administratif menuju kerja inovatif dan solutif, serta dari orientasi penyerapan anggaran menuju pencapaian hasil.
“Pada akhirnya, pengelolaan zakat bukan sekadar memindahkan sebagian harta dari mereka yang mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Zakat merupakan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas, mengurangi kesenjangan, dan membangun kesejahteraan umat,” tandasnya.
Kegiatan BCL Tahun 2026 berlangsung pada 19–21 November 2026 di Hotel Harris Pontianak. Program ini diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) BMBPSDM Kementerian Agama. Peserta terdiri atas pimpinan BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan BAZNAS kabupaten/kota, serta unsur Kementerian Agama yang menangani bidang zakat.
