Jakarta (Pusbangkom MKMB)---Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tri Widodo Wahyu Utomo menyoroti rendahnya capaian pelatihan kepemimpinan struktural bagi ASN. Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pengawas (PKP) masih sangat terbatas dibanding kebutuhan pejabat struktural. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan cakupan pelatihan secara signifikan.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Graha Makarti Bhakti Nagari, Auditorium Lt 2 ASN Corporate University.
“Selama ini penyelenggaraan PKA dan PKP belum sebanding dengan jumlah pejabat administrator dan pengawas yang membutuhkan pelatihan kepemimpinan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (4/12/2025). 
Tri Widodo mengatakan pentingnya memahami kendala ini sebagai tantangan besar pengembangan kompetensi ASN.
“Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan lompatan dalam pelaksanaan program pelatihan agar target pembinaan kapasitas ASN dapat tercapai secara menyeluruh,” jelasnya.
Sebagai solusinya, Tri mengajak agar pelaksanaan pelatihan kepemimpinan dilaksanakan secara lebih masif dan terstruktur. Pendekatan yang diusung LAN adalah agar pengembangan kapasitas ASN dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. “Dengan penyelenggaraan pelatihan secara skala besar dan terintegrasi, ASN dapat lebih cepat mencapai kompetensi yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Tri menyebutkan bahwa dengan penguatan kompetensi ASN berkelanjutan, pelayanan publik bisa lebih efektif dan sasaran strategis pembangunan nasional lebih cepat terealisasi.
“Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pentingnya kolaborasi dengan mitra strategis,” katanya. 
Menurut Tri Widodo, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu melibatkan sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas dalam ekosistem pembelajaran ASN. “Dengan menggandeng mitra strategis, pelatihan dapat menggunakan sumber daya bersama, misalnya infrastruktur teknologi dan konten belajar, sehingga proses pengembangan kompetensi lebih luas jangkauannya. Paradigma saling terhubung dan berbagi sumber daya ini diharapkan menghasilkan efek pelatihan yang lebih terukur dan berdampak,” paparnya.
Pada rakor ini, Tri mendorong agar evaluasi pelatihan tidak hanya fokus pada pelaksanaannya, tetapi juga dampak ekonomis dan kinerja organisasi. “Anggaran pelatihan adalah uang negara, sehingga hasil yang dicapai alumni harus bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk nyata, para alumni harus berlomba menampilkan prestasi kerja kreatif dan inovatif,” tuturnya.
Dengan demikian, menurut Tri, efektivitas program pelatihan akan dinilai dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Tri juga mengimbau agar seluruh lembaga penyelenggara pelatihan saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik. “Budaya berbagi ini diharapkan menjadi tanggung jawab kolektif demi kualitas pelatihan yang lebih baik,” pesannya menutup sambutan.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan dan Moderasi Beragama Musyarrafah Amin mengikuti rakor dari awal  hingga selesai. Beliau berharap rakor ini mendorong terciptanya sinergi inovasi pemerintahan agar setiap lembaga pelatihan dapat belajar satu sama lain. “Dengan cara ini, peningkatan kualitas pelatihan tidak lagi menjadi tugas satu lembaga saja, tetapi kolaborasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia ASN,” tegasnya./RS