Moderasi Beragama Tak Sekadar Materi, Diwujudkan dalam Tindakan Nyata di Masyarakat

Bagikan artikel ini:
Moderasi Beragama Tak Sekadar Materi, Diwujudkan dalam Tindakan Nyata di Masyarakat
Berita

Kepala BMBPSDM Kemenag RI, Muhammad Ali Ramdhani, Training of Trainer (ToT) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2026 di Semarang, Senin (16/11/2026).

Semarang (Pusbangkom MKMB)---Moderasi beragama tidak cukup dipahami, apalagi sekadar dihafalkan sebagai materi pelatihan. Tantangan sesungguhnya justru dimulai ketika peserta kembali ke lingkungan kerja dan masyarakat. Di sanalah nilai toleransi, antikekerasan, komitmen kebangsaan, dan penghormatan terhadap tradisi diuji dalam tindakan nyata.

 Pesan itu mengemuka dalam penutupan Training of Trainer (ToT) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2026 di Hotel Metropark Semarang, Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus, dan Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) Kementerian Agama.

 Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama harus berangkat dari esensi ajaran agama, bukan justru terjebak pada pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. “Mandat ASN Kementerian Agama pada dasarnya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar yaitu mendekatkan umat beragama dengan ajarannya,” ujarnya

"Mandat bagi setiap ASN di Kementerian Agama tugasnya hanya satu, mendekatkan umat beragama dengan ajarannya. Semakin dekat umat beragama dengan ajarannya, tugas kita selesai," tambah Kaban Dhani, sapaan akrab Muhammad Ali Ramdhani.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa moderasi beragama bukan proyek untuk mengurangi nilai-nilai agama. “Sebaliknya, moderasi justru menjadi jalan untuk menghidupkan nilai substantif agama, terutama kemanusiaan, kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesame,” tegasnya.

Kaban Dhani mengingatkan bahwa moderasi beragama tidak boleh dimaknai sebagai pendangkalan nilai keagamaan. “Justru melalui moderasi, nilai-nilai esensial agama diangkat untuk memuliakan manusia sebagai hamba Sang Pencipta,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya kecerdasan yang harus dimiliki seorang agen moderasi beragama. “Tidak hanya kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional, fisik, sosial, dan spiritual,” tuturnya.

Kaban Dhani memaparkan, kecerdasan intelektual diperlukan untuk membedakan fakta, opini, asumsi, dan harapan. Kecerdasan emosional dibutuhkan agar seseorang tidak gegabah mengambil keputusan ketika marah ataupun mengumbar janji ketika sedang bahagia. Sementara itu, kecerdasan sosial menjadi modal untuk membangun hubungan, merawat perbedaan, dan mengajak orang lain berubah tanpa kekerasan.

"Jangan pernah menghina, kecuali membina. Jangan menghajar, kecuali mengajar. Jangan mencela, kecuali membela, dan selalu merangkul tanpa pernah mengukur," pesannya.

Bagi Kaban Dhani, moderasi beragama juga tidak identik dengan sikap permisif terhadap segala tindakan. Toleransi bukan berarti membiarkan kemungkaran atau kehilangan keberanian untuk saling mengingatkan. “Toleransi berarti memberikan ruang bagi setiap orang untuk meyakini, mengekspresikan, dan menyampaikan pandangan keagamaannya dengan prinsip kesetaraan serta kemauan untuk bekerja sama,” paparnya.

Menurutnya, Indonesia merupakan ruang perjumpaan berbagai identitas, tradisi, suku, dan bahasa. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling meniadakan. Sebaliknya, keberagaman harus dikelola sebagai kekuatan bangsa.

"Kalau engkau tidak saudara seiman, maka engkau adalah saudara dalam kemanusiaan," demikian pesan kemanusiaan yang dikutipnya dari Sayyidina Ali.

ToT diikuti 58 orang beragama Islam dan dua orang Katolik, berprofesi dosen perguruan tinggi keagamaan, ASN Kementerian Agama, guru binaan Kementerian Agama, dosen Ma'had Aly, dosen agama pada perguruan tinggi umum, guru agama pada satuan pendidikan umum, pemuka agama, serta unsur lainnya dari berbagai wilayah Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Bengkulu, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jawa Barat. Komposisi peserta menunjukkan jangkauan penguatan moderasi beragama yang tidak hanya menyasar satu kelompok atau lingkungan kelembagaan. 

60 peserta yang dipersiapkan menjadi trainer memiliki tanggung jawab untuk membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ke lingkungan masing-masing. “Mereka diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan konsep moderasi beragama, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang rukun dan menghargai perbedaan,” pungkasnya.

 

Tags:

Penulis
JAFAR SHODIQ, S.Pd.I
Analis Data dan Informasi (Jabatan Pelaksana)
Editor
RAHMI SIREGAR, S.Sos.
RAHMI SIREGAR, S.Sos.
Pranata Humas Ahli Muda

Related Posts: