Ciputat (Pusbangkom MKMB)---Ketepatan aturan saja tidak cukup untuk menjamin pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan baik. Integritas, kecakapan teknis, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi bekal penting agar setiap rupiah belanja negara dikelola secara transparan, efektif, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Penguatan kompetensi tersebut menjadi fokus Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kompetensi Umum bagi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah Angkatan VI yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Kepemimpinan, dan Moderasi Beragama (Pusbangkom MKMB) Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama.
Bimtek berlangsung pada tanggal 12–16 Oktober 2026 melalui pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS) dan Zoom Meeting. Sebanyak 40 peserta dari Kementerian Agama pusat, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan perguruan tinggi keagamaan negeri mengikuti kegiatan ini.
Kepala Pusbangkom MKMB Musyarrafah Amin menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan. “Karena itu, prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara efektif dan transparan, serta menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi Masyarakat,” ujarnya secara daring, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, dinamika dan risiko dalam proses pengadaan menuntut pengelola PBJ memiliki kapasitas yang memadai. Pengembangan kompetensi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
“Penguasaan aturan dan kemampuan teknis itu penting, tetapi integritas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.
Musyarrafah menjelaskan, ada sejumlah bekal penting yang perlu diperkuat peserta melalui bimtek ini. “Pertama, pemahaman terhadap regulasi pengadaan yang terus berkembang. Penguasaan aturan diharapkan membantu pengelola mengambil keputusan secara tepat, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas,” jelasnya.
Kedua, lanjut Musyarrafah, kemampuan memanfaatkan teknologi digital, termasuk katalog elektronik (e-katalog) dan sistem e-purchasing. “Adaptasi terhadap transformasi digital diperlukan agar proses pengadaan semakin efektif, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah, termasuk dorongan penggunaan produk dalam negeri,” paparnya.
Terakhir, ketiga, tambahnya, yaitu komitmen untuk terus belajar dan aktif berbagi pengalaman. “Manfaatkan ruang diskusi, mengajukan pertanyaan, serta bertukar praktik baik dengan pengajar maupun sesama peserta agar materi pelatihan dapat diterapkan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing,” imbaunya.
Musyarrafah mengungkapkan, Pusbangkom MKMB berkomitmen memfasilitasi pengembangan pemahaman, keterampilan, dan integritas aparatur yang menjalankan fungsi pengadaan. “Dengan bekal tersebut, pengelola PBJ diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalkan risiko dalam proses pengadaan,” pungkasnya.
Melalui bimtek ini, penguatan kapasitas pengelola PBJ di lingkungan Kementerian Agama diharapkan berkontribusi pada tata kelola belanja negara yang semakin akuntabel. Sebab, keberhasilan pengadaan tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa, tetapi juga pada terjaganya kepercayaan publik serta manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat. /RS
