MASALAH NIKAH DAN RUJUK DAN USAHA MENGATASINYA Oleh Drs.H.Zamhari Hasan M.M

08 June 2013 1 Komentar Administrator
MASALAH NIKAH DAN RUJUK DAN USAHA MENGATASINYA
 
Oleh
Drs.H.Zamhari Hasan M.M
Widyaiswara Pudiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
Th. 2013
 
Abstrak :         Peristiwa Nikah di seluruh Indonesia lebih kurang dalam satu tahun hampir dua juta pasang,  jumlah  tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dorektorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syari’ah Kementerian Agama Tahun 2010, sedangkan data Perceraian dalam satu tahun berkisar 10% dari jumlah pernikahan, angka yang sangat pantastik, jika bercerai pasangan tersebut di Pengadilan Agama, jarang rujuk kembali pada pasangan semula,  Secara garis besar sebab-sebab terjadinya peceraian  antara lain , Suami tidak bertanggung jawab, salah satu pasangan berselingkuh, Kawin lagi, akhlak yang tidak baik,  faktor ekonomi. Melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana usaha mengatsi masalah-masalah dalam sebuah perkawinan untuk menggapai keluarga yang sakinah ,mawaddah dan warohmah.agar tidak berkesudahan dengan perceraian.
 
Kata konci : Memahami  dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing pihak.
 
A.      PENDAHULUAN
       Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”  dan ayat (2)  “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku” sedangkan tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada pada setiap kecamatan adalah bukan menikahkan tetapi mencat sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007.
      Tujuan perkawinan yang diatur oleh perturan perundangan yang berlaku adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara yang melaksanakan perkawinannya, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi masalah-maslah perkawinan seperti, nikah di bawah tangan/ sirri , nikah tidak tercatat di lembaga resmi dan  lain sebagainya yang berdampak kepada kehidupan dikemudian hari.
     Untuk mengurangi terjadinya masalah  nikah dan rujuk, Pemerintah bersama dengan tokoh masyarakat berusaha memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui setiap kesempatan baik secara formal mauppun secara non formal, dan biasanya apabila terjadi masalah nikah dan rujuk yang paling dirugikan adalah pihak perempuan, karena tidak mempunyai alat bukti seperti buku  nikah dan lain sebagainya.
B.       PENGERTIAN DAN TUJUAN PENANGANAN MASALAH
1.   Pengertian
Pengertian Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan
2.    Tujuan Penanganan Masalah
Tujuan penangan masalah  Nikah dan rujuk dimaksudkan  antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri,  memberikan keamanan dan kenyamanan, memberikan kesadaran kepada para pihak tentang hak dan kewajiban, mana yang harus untuk dikerjakan mana pula yang harus dihindari.
   Jika diperhatikan secara mendalam tentang arti dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan dengan segala kaitannya mempunyai arti yang sangat strategis dan mempunyai  dampak yang sangat luas seperti diantaranya dampak yang berkaitan dengan administrasi pencatatan, keturunan, kedudukan/ status anak, hak waris, wali, pensiun, serta kedudukan keluarga sebagai unit terkecil dan masyarakat.
Contoh;  Seorang calon pasangan yang akan menikah harus mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan prosedur tatacara pendaftaran kehendak nikah dan rujuk, jika tidak berarti sudah terjadi masalah .bagan pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan sebagaimana contoh di bawah ini :
Bagan 1. Proses pendaftaran nikah
4. KUA.
-Pembertahuan kehendak nikah
- Pemeriksaan
-Membayar biaya nikah
-Pengumuman
-Penataran
-pencatatan
 
6.Penyerahan buku nikah kpd. penganten
 
      ” di sarikan dari peraturan pemerintah no.9 tahun 1975
             Jika pelaksanaan perkawinan telah selesai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pendaftaran kehendak nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, insyaallah akan aman karena prosesnya telah seklesai sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berkau seperti pasangan penganten yang ada pada gambr di bawah ini .
         Peristiwa Nikah di seluruh Indonesia lebih kurang dalam satu tahun hampir dua juta pasang,  jumlah  tersebut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dorektorat Urusan Agama Islam dan pembinaan syari’ah Kementerian Agama Tahun 2010, sedangkan data Perceraian dalam satu tahun berkisar 10% dari jumlah pernikahan, angka yang sangat pantastik, jika bercerai pasangan tersebut di Pengadilan Agama, jarang rujuk kembali pada pasangan semula,  Secara garis besar sebab-sebab terjadinya peceraian  antara lain , Suami tidak bertanggung jawab, salah satu psangan berselingkuh, Kawin lagi, akhlak yang tidak baik,  faktor ekonomi.
.
C.           KLASIFIKASIDAN VERIFIKASI MASALAH NIKAH DAN RUJUK
Klasifikasi masalah nikah dan rujuk dimaksudkan adalah proses pengelompokkan tingkat masalah yang terjadi, masuk katagori berat sedang dan ringan, sedangkan verifikasi adalah kegiatan untuk meneliti kebenaran dokumen maupun berita tentang suatu kasus.
Masalah-Masalah  Nikah dan Rujuk dapat dibagi dua tingkatan, pertama dapat dikatagorikan masalah berat, keduamasalah yang tergolong ringan , Masalah yang termasuk masalah berat antara lain adalah seperti nikah tanpa wali, nikah dengan wanita masih bersetatus isteri orang lain , Petugas atau orang yang menikahkan tanpa hak,  merekayasa biaya nikah diluar ketentuan, surat keterangan RT./Rw/ dan kelurahan dipalsukan, sedangkan masalah yang tergolong ringan seperti  Penghulu terlambat datang pada upacara akad nikah,  Pernikahan tanpa restu orang tua, Mahar berhutang tidak dibayar, pernikahan belum masuk tenggang waktu 10 hari pendaftaran nikah.
 Masalah-Masalah Nikah dan Rujuk yang sering terjadi  dalam masyarakat sebagai berikut :
1.  Nikah sirri
     Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) karena pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan  negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut diketahui melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga Negara atau pernikahan siri; karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
2.    Nikah Tanpa Wali
          Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam  telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali. Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;
?? ???? ??? ????  
  “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” (HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648) .
           Dalam pristiwa Perkawinan ada yang dinamakan wali Hakim, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pejabat Pencatat Nikah (PPN)  Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atautidak mungkin mengahadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau atau adhol (enggan) atau berbeda keyakinan (Agama)
3.    Nikah Tanpa Dicatatkan Pegawai Pencatatan Nikah  (PPN)
     Adapun fakta pernikahan siri baik pertama dan kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara ; sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; yakni (1) hukum pernikahannya, dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara
 Dari aspek perkawinannya, perkawinan yang tidak tercatat pada lembaga Negara atau nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga tidak berhak dijatuhi sanksi hukum.
         Dari aspek Perturan perundangan seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut,  melanggar Undang-undang dan aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2.ayat (2)  yang menyatakan bahwa ” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.Perkawinan  pasal 2 ayat (1) ” Pencatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat Nikah”
             Sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah  nomor 9 tahun 1975 pasal 3 ayat (1) berbunyi ” Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan akan dialngsungkan ” sesuai dengan pasal 45 ayat (1) hurup a. Berbunyi : Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya  Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah)  sedangkan hurup b. berbunyi: Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, 44  peraturan Pemerintah ini dihukum selama-lamanya  3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).  
Jika yang bersangkutan memerlukan Akta Nikah ( BUKU NIKAH ) di  diproses itsbat nikah di Pengadilan Agama,  setelah putusan isbat ( penetapan) di bawa ke Kantor Urusan Agama kecamatan setempat di catat dan dapat dikeluarkan buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, berdasarkan putusan Pengadilan tersebut.
4.       Implikasi positip dan negatif  Surat Nikah
       Walaupun pencatatan pernikahan bisa memberikan implikasi-implikasi positif bagi masyarakat, hanya saja keberadaan surat nikah acapkali juga membuka ruang bagi munculnya praktek-praktek menyimpang di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi, pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan Islam dalam hal pernikahan, talak, dan hukum-hukum ijtimaa’iy sangatlah rendah, bahwa mayoritas tidak mengetahui sama sekali. Diantara praktek-praktek menyimpang dengan mengatas namakan surat nikah adalah;
 Pertama : Implikasi positip  terhadap  yang memiliki buku nikah adalah  memberikan kepastian hukum kepada yang melaksanakan perkawinan secara resmi dan tercatat pada kontor Urusan Agama  Kecamatan. Kedua, Implikasi negatif antara lain; contoh pertama, ada seorang suami mentalak isterinya sebanyak tiga kali, namun tidak melaporkan kasus perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga keduanya masih memegang surat nikah. Ketika terjadi sengketa waris atau anak, atau sengketa-sengketa lain, salah satu pihak mengklaim masih memiliki ikatan pernikahan yang sah, dengan menyodorkan bukti surat nikah. Padahal, keduanya secara syar’iy benar-benar sudah tidak lagi menjadi suami isteri. Contoh kedua , surat nikah kadang-kadang dijadikan alat untuk melegalkan perzinaan atau hubungan tidak syar’iy antara suami isteri yang sudah bercerai. Kasus ini terjadi ketika suami isteri telah bercerai, namun tidak melaporkan perceraiannya kepada pengadilan agama, sehingga masih memegang surat nikah. Ketika suami isteri itu merajut kembali hubungan suami isteri padahal mereka sudah bercerai–, maka mereka akan terus merasa aman dengan perbuatan keji mereka dengan berlindung kepada surat nikah. Sewaktu-waktu jika ia tertangkap tangan sedang melakukan perbuatan keji, keduanya bisa berdalih bahwa mereka masih memiliki hubungan suami isteri dengan menunjukkan surat nikah.
      Oleh karena itu, penguasa tidak cukup menghimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan sipil negara, akan tetapi juga berkewajiban mendidik masyarakat dengan hukum syariat –agar masyarakat semakin memahami hukum syariat–, dan mengawasi dengan ketat penggunaan dan peredaran surat nikah di tengah-tengah masyarakat, agar surat nikah tidak justru disalahgunakan. Selain itu, penguasa juga harus memecahkan persoalan perceraian yang tidak dilaporkan di pengadilan agama, agar status hubungan suami isteri yang telah bercerai menjadi jelas.
5.    Nikah diabatasi oleh Waktu ( Mut’ah)
               Nakah Mut’ah adalah nikah dibatasi oleh waktu berdasarkan  kesepakatan kedua belah pihak (pasangan suami isteri ) ketika waktunya sampai  berakhirlah pernikahan tersebut,  pernikahan seperti ini pernah berlaku pada zaman Rosulullah pada  saat  peperangan melawan suku Quresy akan tetapi setelah itu di larang oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang, sesuai pula dengan keputusan Majlis Ulama Indonesia (MUI) melarang nikah mut’ah.
6.    Wali Tidak Jelas
         Yang dimaksud dengan wali nikah tidak jelas adalah pada saat akad nikah di langsungkan wali bukanlah wali nasab, akan tetapi wali yang diambil  dari orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau kekerabatan, seolah-seolah wali nasab yang sebenarnya, maka tugas Penghulu berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika memeriksa persyaratan akad nikah  wali harus diperiksa terlebih dahulu dengan pembuktian melalui kartu keluarga ( KK) kartu tanda penduduk (KTP) dan lain sebagainya.
7.  Surat-surat keterangan Rt./Rw./ Kelurahan di palsukan.
       Salah satu persyaratan pendaftaran nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan membawa surat keterang dari Rt/ Rw/ Kelurahan  model N.1 N.2 N.3  semua data yang ada dipalsukan, jika petugas pendaftaran tidak teliti ketika memeriksa, seolah data yang dibawa    seperti yang sebenarnya pada halnya palsu. Setelah pernikahan dilaksanakan beberapa hari kemudian datanglah Wali nasabnya ke Kantor Urusan Agama mempertanykan kenapa anak saya dinikahkan tanpa sepengetahuan dan seizin saya, makanya terjadilah kasus.
8.    Cerai dibawah tangan
        Cerai dibawah tangan adalah cerai dilakukan tidak dihadapan Pengadilan Agama, kemungkinan pernikahannya dahulu juga tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama tetapi ketika cerai tidak dihadapan sidang Pengadilan Agama karena beberapa faktor antara lain  biaya terlalu mahal, atau sidang tidak bisa diputus sekali sidang, beberpa kali sidang jarak alamat dengan kantor Pengadilan Agama Jauh dan seterusnya.
9.    Nikah dibawah umur
                   Nikah dilaksanakan dibawah batas usia minimal yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Umur ketika akan menikah dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanitansudah mencapai umur 16 ( enam belas) tahun. Akan tetapi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)  dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau Pejabat laninnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak peria maupun pihak wanita.
10.     Nikah resmi tapi tidak punya buku nikah
         Akad nikah yang dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat menurut
         ketentuan agama, akan tetapi tidak memiliki buku nikah, Penyebabnya
 mungkin pernikahannya dihadapan pemuka agama saja, tetapi bisa juga
        dihadapn petugas tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama  
        Kecamatan. Ketika memerlukan alat bukti buku nikah
 seperti untuk keperluan membuat akta kelahiran anaknya pada Kantor Catatan
        Sipil  harus melampirkan akta nikah orang tuanya.
11.      Nikah tidak satu Agama  atau antar agama 
          Nikah tidak satu agama adalah  nikah yang dilangsungkan pasangan mempelai berbeda keyakian beda agama, sedangkan perkawinan antar agama adalah perkawinan yang terjadi di Indonesia  antara dua orang yang menganut agama berbeda misalnya antara seorang peria muslim dengan wanita non muslim. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ” Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ” Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur perkawinan beda agama, yang diatur adalah perkawinan campuran sesuai pasal 57 berbunyi ” Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia  tunduk hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”
12.     PPN, Penghulu menikahkan diluar daerah yuridiksinya
         Pegawai Pncatat Nikah (PPN), Penghulu  diangkat dan berhentikan oleh Kepala Kantor  Kementrian Agama  Propensi  sesuai  dengan Peraturan  Menteri Agama nomor 1 tahun 1976. Kedudukan PPN, Penghulu  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayahnya. Dari Undang-Undang ini jelas kewenangan PPN, Penghulu mencatat dan menyaksikan pernikahan  hanya dalam wilayah yuridiksi tugasnya, tidak boleh keluar dari batas wilayah kewenangannya.
D. USAHA MENGGATSI MASALAH-MASALAH NIKAH DAN RUJUK.
 
 Undang-Undang Perkawianan dapat dikatakan telah cukup lama masa berlakunya, namun ternyata dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaiamana yang diharapkan, di mana-mana masih terjadi kasus-kasus penyimpangan  dalam administrasi pelaksanaan Nikah dan Rujuk yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, sebab apabila didiamkan tentu akan menimbulkan dampak negatif baik berupa kelabilan rumah tangga maupun terganggunya  ketenteraman dan keamanan masyarakat.
 Terjadinya kasus penyelewengan  pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk di beberapa wilayah di Indonesia sangatlah memperihatinkan, Menteri Agama mengeluarkan intruksi Nomor 1 tahun 1985 tentang penanggulangan kasus penyelewengan pencatatan NTCR. Yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah  Departemen Agama seluruh Indonesia agar melakukan langkah guna mengatsi kasus yang terjadi di daerah masing-masing.
Konsepsi Umum Penanggulangan Masalah
a.      Tindakan Represip
Oknum-Oknum yang telah teridentifikasi sebagai pelaku ditindak    melalui jalur :
1.         Polisi,  Jaksa dalam bentuk pengusustan sampai kepenuntuan
2.         Kementerian Agama dalam bentuk pemeriksaan kepada para pegawainya yang terlibat, sampai kepada tindakan berupa hukumn disiplin sesuai dengan PP. 30/ 1980
3.         Pemda dan jajarannya  dalam bentuk pemeriksaan terhadap aparat Pemerintahan Desa, Amil dan lain-lain yang terlibat sampai kepada tindakan hukuman sesuai dengan peraturang perundangan yang berlaku.
b.   Tindakan Preventif.
1.         Umum
Mengadakan penyuluhan dan penerangan melalui jalur-jalur formal, informal tentang Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berikut Peraturan Pelaksanaannya, hukum munkahat, serta peraturan perundangan lainnya yang berkkaitan dengan masalah tersebut.
2.         Khusus.
                                     a.     Meningkatkan kegiatan penataran dan bimbingan tentang Undang-Undang  nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan bagi aparat pelaksananya.
                                     b.     Mengadakan peninjauan dan koreksi serta perbaikan terhadap segi-segi kelemmahan peraturan dan petunjuk pelaksanannya.
                                     c.     Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam segala bidang
                                    d.     Memantapkan koordinasi kerja antara Kantor Departemen Agama/ Seksi Urusan Agama Islam, Pengadilan Agama, Kua Kecamatan, dan Pemerintah daerah
                                     e.     Perlu seleksi ulang terhadap petugas pelaksanna N.R
                                      f.     Perlu ditingkatkan sikap tanggap  dari aparat Kemeterian                                    Agama dhi. Pejbat/Petugas Pelaksana pectatan N.R terhdap permsalahan yang timbul dan atau terhadap sosial kontrol masyaraktat.
                                     g.     Perlu dimantapkan mekanisme pelaporan baik pelaporan rutin maupun insedentil.
c.    Tindakan Korektif.
             1. Diusahakan penyelesaian terhadap korban pemalsuan manipulasi  Nikah dan.Rujuk .
             2. Peninjauan kembali terhadap beberapa bentuk formulir /blanko N.R, Cap, Kantor Urusan Agama Kecamatan, agar tidak dipalsukan .
             3. Peninjauan kembali terhadap peraturan biaya pencatatan N.R, sehingga lebih menunjang kegiatan opraisonal Nikah dan Rujuk.
d.   Kordinasi Lintas Sektoral
                            Menfaat, serta Tujuan kordinasi dalam melaksanakan suatu program sangatlah di perlukan, umumnya dalam pelayanan nikah  dan rujuk khususnya dalam penangan kasus nikah dan rujuk antara lain adalah:  Untuk mensenerjikan, menoptimalkan, menyerasikan, keterpaduan, keselarasan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan
       Koordinasi Lintas Sektoral, setidak-tidaknya ada dua yang pertama: kordinasi pada level internal   adalah mulai dari strata yang paling tinggi sampai dengan dibawahnya  contohnya Kemetrian Agama dalam hal ini Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syri’ah sebagai pembuat rigulasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan pelayanan Nikah dan rujuk, Jajaran Kantor Kementerian Agama Propensi yang secara teknis  dilaksanakan oleh Bidang Urusan Agama Islam  terkait dengan pembinaan dan pengawasan, berikutnya adalak Kantor Kemeterian Agama tingkat Kabupaten dan Kota Madya  secara teknis pembinaan dan pengawasan oleh Seksi Urusan Agama , kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .
       Hal-hal  yang di kordinasikan meliputi : a. Tata cara pencatatan nikah., b. Pemberitahuan kehendaka nikah, c. Pemeriksaan Nikah, d. Pengumuman kehendak nikah, e. Akad Nikah dan Pencatatannya, f. Persetujuan, izin dan dispensasi, g.Penolakan kehendan nikah, h. Pencegahan Pernikahan, i. Pembatalan pernikahan, j. Biaya nikah rujuk, k. Formulir Nikah dan rujuk,l. Rukun dan syarat nikah, m. Pernikahan yang dilarang, n. Wali nikah, o. Maskawin (mahar)   Kedua: koordinasi dengan pihak external  ialah kordinasi yang dilaksanakan diluar jajaran internal Kementerian agama dari atas sampai kebawah  seperti dengan a. Majlis Ulama  Indonesia (MUI) dalam hal Fatwa pernikahan tidak satu Majlis, nikah melalui teleconprens, nikah berbeda Agama, b. Pemerintah daerah beserta jajarannya terutama tentang surat keterangan dari Rt. Rw. Kelurahan/ Desa  agar tidak dipalsukan, c. Tokoh Agama dan tokoh masyarakat dalam hal penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat agar pernikahan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama  Kecamatan (KUA)  d.  Dengan Kepolisian dalam hal penindakan pelanggaran terhadap Undang- Undang Perkawian. Dan lain-lain.
E.       KESIMPULAN
             1.Tujuan pencatatan Nikah dan rujuk sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah untuk memberikan kepastian hukum
             2.Terjadinya masalah Nikah dan Rujuk karena pemahaman terhadap peraturan perundangan dan hukum syari’at Agama Islam sangat lemah
             3.Upaya penanggulangan masalah nikah dan rujuk yang dilakukan Pemerintah dan tokoh masyarakat, agar masyarakat awam dapat memahami peraturan perundangan serta hukum syari’at Agama Islam adalah untuk mencegah secara dini agar kasus yang tidak diinginkan tidak terjadi, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang terkait 
             4.Untuk meyelasaikan maslah nikah dan rujuk sayogianya melalui istansi resmi pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Pengadilan Agama Setempat.
DAFTAR BACAAN
1.    Undang-Undang nomor  22 tahun 1946  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Cerai jo. Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang penetapan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1946
2.    Undang-Undang nomor  7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3.    Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
4.    Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 tahun 1974
5.    Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2011 tentang pencatatan nikah dan rujuk.

  

Berita terkait lainnya

Tentang penulis

Sehari - hari bekerja di Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama RI.

1 komentar untuk berita ini

  1. erlin febrianymengatakan:

    di tasikmalaya daerah gn. koneng, cilembang, ada pengusaha daging impor yang bernama dede dahlan yang mempunyai perusahaan sapi DR, telah memalsukan surat nikah, tapi sama polisi tetap dibiarkan, malah ada oknum polisi yang menjadi "bodyguard" nya, dia selalu menyiksa dan mengancam kepada istri tuanya, sehingga istri tuanya itu tidak berani melapor, bagaimana nasib rakyat indonesia, apalagi kaum wanita bila sudah begini ? diangkat RW sama warganya juga, mana yang namanya hukum di tegakkan di Indonesia ?

Komentar Anda